Sekitar guru dan pendidikan
Kamis, 27 Desember 2012
Kamis, 06 Desember 2012
Sofjan Wanandi: Pengusaha Wajib Upah Rp 2 Juta, Tapi Gaji Guru Honorer Rp 1 Juta
Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Sofjan Wanandi menilai terjadi ketidakadilan dalam penerapan
sistem tenaga kerja alih daya (outsourcing) yang diterapkan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah memaksa para pengusaha untuk tidak menggunakan buruh outsourcing hanya 5 pekerjaan tertentu, sementara masih banyak guru dan PNS honorer yang belum diangkat dan masih mendapat gaji kecil di bawah Rp 2 juta.
Demikian disampaikan Sofjan saat ditemui di acara HSBC Economic Outlook 2013, Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (6/12/2012).
"Sebenarnya sistem alih daya itu kan kadang-kadang nggak fair juga pemerintah itu. Pemerintah melarang outsourcing itu, sekarang dia bayar guru-guru honorer itu juga kan harusnya dibayar tetap dong," ungkapnya.
"Kok dia boleh bertahun-tahun honorer, gaji guru, masih Rp 1 juta kok. Itu banyak golongan 1A 1B itu banyak yang masih di bawah Rp 2 juta. Nah, kan masuk kerja pertama itu dibayar Rp 1,2 juta. Kok pengusaha disuruh bayar Rp 2 juta. Padahal, pemerintah yang dibayar nggak Rp 2 juta, jadi semua harus fair," tambahnya.
Sofjan menyatakan perbaikan gaji tenaga kerja memang harus diperhatikan. Hanya saja penentuannya harus berdasarkan kemampuannya. Jika disamaratakan, lanjutnya, maka akan merugikan perusahaan terutama perusahaan padat karya.
"Kita harus bantu supaya mereka tetap bekerja, karena di situ paling banyak pengangguran, TKI dan lain-lain itu kan yang unskill jadi jangan disamaratakan, ini yang tidak fair karena sudah salah kaprah semua kita, kesalahan itu yang mesti kita lanjutkan terus menerus, berkelahi kita karena itu," ujarnya.
Begitupun dengan penggunaan tenaga kerja outsourcing. Bagi pengusaha, tenaga kerja outsourcing sangat dibutuhkan untuk efisiensi. Namun, dengan aturan baru pemerintah terkait outsourcing maka banyak perusahaan yang keberatan.
Padahal, menurutnya, outsourcing tersebut bukanlah suatu masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah perusahaan outsourcing yang nakal, yang memeras buruh-buruhnya dengan upah yang tidak layak.
"Outsourcing itu di dunia dilakukan untuk melakukan efisiensi, untuk berkompetisi, bukan untuk memeras buruh, salah besar itu. Kita juga nggak mau itu banyak-banyak karena tidak mungkin tiap 2 tahun itu harus kita keluarkan, kan nggak lucu juga," tandasnya.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/12/06/170311/2111398/4/sofjan-wanandi-pengusaha-wajib-upah-rp-2-juta-tapi-gaji-guru-honorer-rp-1-juta?991104topnews
Menurutnya, pemerintah memaksa para pengusaha untuk tidak menggunakan buruh outsourcing hanya 5 pekerjaan tertentu, sementara masih banyak guru dan PNS honorer yang belum diangkat dan masih mendapat gaji kecil di bawah Rp 2 juta.
Demikian disampaikan Sofjan saat ditemui di acara HSBC Economic Outlook 2013, Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (6/12/2012).
"Sebenarnya sistem alih daya itu kan kadang-kadang nggak fair juga pemerintah itu. Pemerintah melarang outsourcing itu, sekarang dia bayar guru-guru honorer itu juga kan harusnya dibayar tetap dong," ungkapnya.
"Kok dia boleh bertahun-tahun honorer, gaji guru, masih Rp 1 juta kok. Itu banyak golongan 1A 1B itu banyak yang masih di bawah Rp 2 juta. Nah, kan masuk kerja pertama itu dibayar Rp 1,2 juta. Kok pengusaha disuruh bayar Rp 2 juta. Padahal, pemerintah yang dibayar nggak Rp 2 juta, jadi semua harus fair," tambahnya.
Sofjan menyatakan perbaikan gaji tenaga kerja memang harus diperhatikan. Hanya saja penentuannya harus berdasarkan kemampuannya. Jika disamaratakan, lanjutnya, maka akan merugikan perusahaan terutama perusahaan padat karya.
"Kita harus bantu supaya mereka tetap bekerja, karena di situ paling banyak pengangguran, TKI dan lain-lain itu kan yang unskill jadi jangan disamaratakan, ini yang tidak fair karena sudah salah kaprah semua kita, kesalahan itu yang mesti kita lanjutkan terus menerus, berkelahi kita karena itu," ujarnya.
Begitupun dengan penggunaan tenaga kerja outsourcing. Bagi pengusaha, tenaga kerja outsourcing sangat dibutuhkan untuk efisiensi. Namun, dengan aturan baru pemerintah terkait outsourcing maka banyak perusahaan yang keberatan.
Padahal, menurutnya, outsourcing tersebut bukanlah suatu masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah perusahaan outsourcing yang nakal, yang memeras buruh-buruhnya dengan upah yang tidak layak.
"Outsourcing itu di dunia dilakukan untuk melakukan efisiensi, untuk berkompetisi, bukan untuk memeras buruh, salah besar itu. Kita juga nggak mau itu banyak-banyak karena tidak mungkin tiap 2 tahun itu harus kita keluarkan, kan nggak lucu juga," tandasnya.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/12/06/170311/2111398/4/sofjan-wanandi-pengusaha-wajib-upah-rp-2-juta-tapi-gaji-guru-honorer-rp-1-juta?991104topnews
Rabu, 05 Desember 2012
Guru PNS Boleh Mengajar di Sekolah Swasta
JAKARTA – Ruang mengajar guru
Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terbatas lagi. Selain bisa mengabdi di
sekolah berstatus negeri, guru PNS juga bisa mengajar di sekolah-sekolah
swasta.
Payung hukum guru PNS mengajar di sekolah swasta kini dikaji. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mempertimbangkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun 2008 tentang guru yang membolehkan mengajar di sekolah swasta. Sehingga ke depan tidak lagi perbedaan antara guru PNS dan swasta.
Menurut Mendikbud Mohammad Nuh, salah satu poin dalam PP 74/2008 itu nantinya akan mengatur soal penempatan guru. Kajian menjadi pertimbangan karena ada sekolah swasta yang mengeluh kekurangan guru.
Kekurangan itu, lanjut Menteri asal Jawa Timur ini karena banyaknya guru swasta berprestasi yang lolos dalam tes CPNS. Sehingga guru tersebut harus keluar dari sekolah swasta. "Ketika mereka diterima (CPNS), maka harus keluar dari sekolah swasta itu. Jadi seakan sekolah swasta menjadi training centre," ujar Nuh, Rabu (5/12) malam.
Atas pertimbangan ini, ke depan akan dibuat kebijakan guru negeri bisa mengajar di sekolah swasta. Hal itu juga sebagai langkah untuk mendorong program Pendidikan Menengah Universal (PMU), atau yang sering disebut wajib belajar dua belas tahun.
“Pemerintah boleh memberikan BOS ke negeri dan swasta, apa bedanya dengan guru. Sehingga kedepan guru negeri dapat diperbantukan ke sekolah swasta,” jelas Nuh.
Terkait mekanismenya, Mendikbud belum menjelaskan lebih jauh. Namun dia mengatakan, dalam revisi PP itu akan dibuat mekanisme penugasan, dengan berbagai pertimbangannya.
Sebelumnya Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo mengaku telah menyiapkan sejumlah usulan sebagai bahan revisi PP 74/2008. Di antara poinnya ialah meminta pemerintah melakukan penataan terhadap keberadaan guru, khususnya guru swasta dan honorer.
“Kita usulkan agar guru honor dan swasta ditata, agar mereka diperlakukan setara dengan guru negeri. Termasuk kepegawaian dan kesejehteraannya,” kata Sulistyo.
Dari sisi kepegawaian, lanjut dia, guru swasta dan honorer harus dinilai kinerjanya, sehingga memiliki jabatan dan pangkat. Dengan demikian akan berdampak pada kesejahteraan guru. Jika hal itu tidak dilakukan maka akan terus-terusan bermasalah. “Guru honor dan negeri bisa diatur oleh pemerintah daerah, sedangkan swasta oleh badan penyelenggara,” harap Sulistyo.(fat/jpnn)
Payung hukum guru PNS mengajar di sekolah swasta kini dikaji. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mempertimbangkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun 2008 tentang guru yang membolehkan mengajar di sekolah swasta. Sehingga ke depan tidak lagi perbedaan antara guru PNS dan swasta.
Menurut Mendikbud Mohammad Nuh, salah satu poin dalam PP 74/2008 itu nantinya akan mengatur soal penempatan guru. Kajian menjadi pertimbangan karena ada sekolah swasta yang mengeluh kekurangan guru.
Kekurangan itu, lanjut Menteri asal Jawa Timur ini karena banyaknya guru swasta berprestasi yang lolos dalam tes CPNS. Sehingga guru tersebut harus keluar dari sekolah swasta. "Ketika mereka diterima (CPNS), maka harus keluar dari sekolah swasta itu. Jadi seakan sekolah swasta menjadi training centre," ujar Nuh, Rabu (5/12) malam.
Atas pertimbangan ini, ke depan akan dibuat kebijakan guru negeri bisa mengajar di sekolah swasta. Hal itu juga sebagai langkah untuk mendorong program Pendidikan Menengah Universal (PMU), atau yang sering disebut wajib belajar dua belas tahun.
“Pemerintah boleh memberikan BOS ke negeri dan swasta, apa bedanya dengan guru. Sehingga kedepan guru negeri dapat diperbantukan ke sekolah swasta,” jelas Nuh.
Terkait mekanismenya, Mendikbud belum menjelaskan lebih jauh. Namun dia mengatakan, dalam revisi PP itu akan dibuat mekanisme penugasan, dengan berbagai pertimbangannya.
Sebelumnya Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo mengaku telah menyiapkan sejumlah usulan sebagai bahan revisi PP 74/2008. Di antara poinnya ialah meminta pemerintah melakukan penataan terhadap keberadaan guru, khususnya guru swasta dan honorer.
“Kita usulkan agar guru honor dan swasta ditata, agar mereka diperlakukan setara dengan guru negeri. Termasuk kepegawaian dan kesejehteraannya,” kata Sulistyo.
Dari sisi kepegawaian, lanjut dia, guru swasta dan honorer harus dinilai kinerjanya, sehingga memiliki jabatan dan pangkat. Dengan demikian akan berdampak pada kesejahteraan guru. Jika hal itu tidak dilakukan maka akan terus-terusan bermasalah. “Guru honor dan negeri bisa diatur oleh pemerintah daerah, sedangkan swasta oleh badan penyelenggara,” harap Sulistyo.(fat/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/12/06/149394/Guru-PNS-Boleh-Mengajar-di-Sekolah-Swasta-#
Minggu, 02 Desember 2012
Ubah Kurikulum Tanpa Perbaiki Guru, Percuma
JAKARTA – Penggagas gerakan Indonesia Mengajar dan Rektor
Universitas Paramadina, Anies Baswedan, meminta pemerintah juga
memperhatikan guru di samping menyusun kurikulum pendidikan baru untuk
murid.
“Yang perlu digarisbawahi, kurikulum baru ini
mensyaratkan kompetensi guru yang lebih baik karena beban ada di guru.
Menurut kurikulum baru ini, guru harus mengajarkan dengan cara berbeda,”
kata Anies kepada VIVAnews, Minggu (2/12).
Anies adalah salah
satu pihak yang dimintai masukan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan soal perubahan kurikulum pendidikan 2013. Anies menyatakan,
ia dan beberapa tokoh lain memberi masukan teknis mengenai
prinsip-prinsip dasar apa yang harus ada dalam kurikulum. “Namun kami
tidak terlibat dalam penyusunan kurikulum,” ujarnya.
Anies
pribadi lebih menekankan pada peningkatan kualitas guru ketimbang
perubahan kurikulum. “Ini karena ujung tombak ada pada guru. Apapun
muatan kurikulum yang diberikan pada murid, yang menyampaikan materi di
ruang kelas adalah guru. Jadi tanpa peningkatan kualitas guru, kurikulum
tak ada artinya,” kata Anies.
Wakil Presiden Boediono
sendiri, menurut Anies, sudah memberikan arahan pada Kemendikbud untuk
memperhatikan faktor guru. “Mengubah kurikulum tanpa mengubah kualitas
guru tak ada artinya,” ujar Anies.
Ia menegaskan, seorang murid menyukai pelajaran bukan karena bukunya, tapi karena gurunya.
Anies
mencontohkan, pelajaran matematika jadi menyenangkan jika gurunya
menyenangkan. “Meski bukunya sama, namun kecintaan murid pada suatu
pelajaran berbeda-beda. Jadi fokus pemerintah jangan hanya di hulu
(kurikulum), tapi juga di hilir (guru). Arahan Pak Boediono betul, harus
ada juga tim khusus untuk guru supaya seimbang,” kata Anies.ins
Sumber : http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e8d97e1f8b246ddcc7bdb56837749255&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c
Langganan:
Postingan (Atom)
Selama ini diyakini bahwa negeri Saba berada di Yaman. Namun berdasarkan kajian Indonesia Negeri Saba dan Borobudur peninggalan Sulaiman As, bahwa Negeri Saba itu ada di Indonesia.
Ustadz Fahmi Basya, pimpinan Sains Spiritual Qur’an Dzikrul Lil Alamiin membenarkan adanya jejak Nabi Sulaiman di tanah Jawa yang berjarak waktu 30an abad lebih dan sekitar misteri Candi Borobudur sebagai ‘Arsy Ratu Saba’ yang dipindahkan jin dalam semalam seperti diinpirasi oleh ayat Al Quran terutama surah An Naml.
Setelah kita melakukan penelitian terbukti Negeri Saba itu adalah Indonesia dengan pusat pemerintahan di Jawa. dan Arsy Saba yang dipindahkan atas perintah Nabi Sulaiman As. adalah Borobudur yang dipindahkan dari Ratu Boko, selama ini orang mengira di Yaman,” ujar lulusan Matematika MIPA UI tahun 1983 ini pada acara Training Tematik GampangUmrah – THE MIRACLE of KABAH di Jakarta, Sabtu lalu.
Secara metodologis, lontaran teori Stumbu didasarkan pada fakta-fakta ayat Al Quran yang difahami secara yang kita fahami secara simbolik berisi simbol-simbol matematis atas budaya penciptaan alam seisinya. Melalui relief-relief yang ada, memang terdapat beberapa simbol, yang mengesankan dan identik dengan kisah Sulaiman dan Ratu Saba, sebagaimana keterangan Alquran.
Fahmi menyimpulkan, pertama bahwa penjelasan QS 27:22 tentang negeri Saba tidak ditemukan di Yaman, sedangkan bukti tersebut ditemukan di Pulau Jawa (Wana Saba). Sedangkan kedua, arti kata Saba (Sabun) tidak ditemukan nama Sabun di Yaman, sedangkan arti lain kata Saba (hutan) juga tidak ditemukan disana. QS 27:24 untuk Saba pada tempat mereka ada ayat, dua hutan sebelah kanan dan kiri. Dalam kamus bahasa Jawi Kuno, yang disusun oleh Dr Maharsi, kata ‘Wana’ bermakna hutan. Jadi, “Wana saba atau Wonosobo adalah hutan Saba,” terang Fahmi.
Ketiga, lanjutnya, kandungan ayat QS 27:24 “…dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari dari selain Allah”. “Di dalam sejarah tak ditemukan sebuah tempat di Yaman yang masyarakatnya bersujud kepada matahari, sedangkan di Pulau Jawa berlokasi di Komplek Ratu Boko dengan beberapa bukti pendukung,” tutur dosen Matematika UIJ ini.
Bukti keempat, sepeti pada ayat 27:40 adanya bangunan (arsy) yang dipindahkan ke suatu lembah berjarak terbang burung dalam waktu singkat. Tentang siapa yang memindahkan dan bagaimana dipindahkan, tafsir ayat tersebut mengisahkan yang memindah singgasana Ratu Saba adalah JINN IFRID selesai sebelum Nabi Sulaiman mengerlingkan mata.
“Terdapat peran Jin dalam realisasi ruang waktu disini, bahwa makhluk ini memiliki syarat ilmiah memindahkan arsy Saba tersebut ke Lembah Semut. Berdasarkan hukum kecepatan cahaya, makhluk Jin mampu dengan mudah dan super cepat memindahkan suatu bangunan. Kita tahu, peristiwa seperti ini bukan tidak pernah ada, bahkan terjadi pula di belahan bumi lain,” pungkasnya.
Fakta kelima, lanjutnya. Lokasi kabar dalam QS 6:67 ada ditemukan sisa-sisa dan tandanya di Komplek Ratu Boko yang berjarak 36 Km dari Bukit Stumbu. Letak Bukit Stumbu di desa Karangrejo, sekitar 2,5 Km sebelah barat daya Candi Borobudur, Magelang. Di lembah Stumbu inilah arsy Saba tersebut dipindahkan sebagai kisah rakyat Candi Boko dan Borobudur. Dalam QS 34:13 “Mereka kerjakan yang ia kehendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolah dan kuali-kuali yang tetap.”
Keenam, ayat tentang Saba QS 34:16 ’dan sesuatu yang disebut Sidrin Qolil ’ masih ditemukan bukti sedikit itu pada Gerbang Ratu Boko dan Serpihan Stupa Candi Borobudur. Bangunan yang tinggal sedikit (Sidrin qalil). Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko. Dan di sana terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit. “Ini membuktikan bahwa Istana Ratu Boko adalah istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Sulaiman,” tegas Fahmi.
Ayat ketujuh 34:16 “…dengan dua kebun yang mempunyai rasa buah pahit” bisa ditemukan Pulau Jawa. “Makna buah Maja yang Pahit seperti ini lagi-lagi tidak ditemukan di Negeri Yaman, bagi teori yang menyebut lokasi sejarah Saba,” kata Fahmi.
Kedelapan, peristiwa besar yang disebut dalam QS 34:16 tentang adanya Banjir yang merubah peta dataran Asia dengan adanya Palung Sunda. “Maka kami menjadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. “
Bukti kesembilan ini terdapat pada QS 34:19. Fahmi menerangkan, peristiwa banjir dahsyat tersaebut menyebabkan wilayah Saba hancur menjadi berpulau-pulau, belum pernah dalam sejarah kehancuran suatu negeri hingga menjadi lebih 17.000 pulau seperti Nusantara ini.
Kesepuluh, adanya catatan pembatasan pada perjalanan QS 34:18. Jarak perjalanan dimaksud sebatas kekuatan terbang ideal seekor Burung (Hud Hud) sepanjang 36 Km. Angka ini, tambah Fahmi, merupakan bukti kesebelas keberadaan Saba di Jawa Tengah, merupakan jarak antara Komplek Ratu Boko sekarang dengan lokasi Candi Borobudur di Magelang.
Keduabelas, adanya surat Nabi Sulaiman (27:28) yang dibawa burung Hud Hud kepada Ratu Balkis, tiada lain dicampakkan kaki-kaki burung tersebut di pelataran istana Boko yang disebutnya sebagai Sidril Qolil, kata ini dua kali ditemui di dalam Al-Qur’an.
“Reliefnya juga ada. Bahkan, sejumlah frame relief Borobudur bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain, seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lainnya,” terangnya.
Ketigabelas, adanya taabut peti wasiat. Konon, di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan Tingkat Musa, serta memberikan ketenangan. Pada relief yang terdapat di Borobudur, tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang.
Dari QS 27:29-30 Ratu Balqis mengatakan, “Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sungguh (isi)nya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.’
Menurut Fahmi, surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko.
“Inilah beberapa pembuktian secuil kisah Nabi Sulaiman yang sampai kepada pemahaman bahwa Negeri Saba benar-benar terhubung kepada bangunan arsy di Jawa,” kata Fahmi.
Sumber : http://agussunu.blogspot.com/2012/10/indonesia-negeri-saba-yang-hilang.html