JAKARTA - Pemerintah telah melakukan uji kompetensi
guru tahap satu dan dua tahun 2012 lalu. Namun janji Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan melakukan diklat kompetensi guru tidak pernah
terwujud.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo
mengatakan, guru-guru di daerah hingga kini masih terus menagih janji
Kemdikbud itu, bukan malah menggabungkannya dengan diklat guru untuk
implementasi kurikulum 2013.
"Masalah diklat guru, kami ingatkan pemerintah, seyogyanya diklat itu
ada dua, peningkatan kompetensi sebagai tinjak lanjut UKG, dan kedua
diklat untuk implementasi kurikulum," kata Sulistyo di kantornya, Rabu
(20/2).
Dua hari lalu, Menteri Pendidikan Mohammad Nuh mengatakan untuk
persiapan implementasi kurikulum rencananya pemerintah akan melatih guru
secara nasional. Nah, anggarannya menggunakan alokasi diklat guru yang
sudah dianggarkan dalam APBN.
Kuat dugaan anggaran tersebut merupakan alokasi untuk diklat guru
pascapelaksanaan UKG yang kemudian dialihkan untuk diklat guru sebagai
persiapan kurikulum 2013.
"Kalau disatukan, mestinya porsi waktunya disesuaikan. Jangan
dimanipulasi (antara diklat UKG dengan kurikulum, red)," tegas Sulistyo.
Ditanya mengenai tanggapan PGRI terkait rencana pemerintah yang tetap
akan menerapkan kurikulum 2013 pertengahan Juli nanti, pihaknya mengaku
kalau itu tetap dijalankan pemerintah, PGRI hanya bisa mendorong guru
mengikutinya.
"Guru tidak mungkin mengatakan tidak ketika pemerintah menyatakan siap
(tetap jalankan kurikulum). Tapi persiapannya yang harus diperhatikan.
Guru siap untuk sosialisasi, siap mengkaji dokumen, mengikuti diklat dan
mengelola proses pendidikan," ujarnya.(fat/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/02/20/159381
Sekitar guru dan pendidikan
Kamis, 21 Februari 2013
Jumat, 15 Februari 2013
Jeroan Kurikulum Baru Dinilai Lucu
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Federasi Guru Seluruh
Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengklaim telah mengupas dalam-dalam
jeroan kurikulum 2013, yakni kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar
(KD) dari kurikulum yang disiapkan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh itu.
Hasilnya, kedua kompetensi itu serba tak nyambung.
"KI dan KD yang dibangga-banggakan Mendikbud dalam kurikulum 2013 yang terintegrasi itu lucu-lucu, tak nyambung" kata Retno dalam konferensi pers Koalisi Tolak Kurikulum 2013 di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (15/2).
Retno mengatakan, sampai saat ini dokumen resmi kurikulum 2013 itu sendiri tidak pernah dikeluarkan pemerintah. Dokumen-dokumen kurikulum yang sempat beredar selalu berubah-ubah.
Menurutnya sebuah dokumen kurikulum sedikitnya harus memuat lima hal. Seperti ketentuan pokok kurikulum, deskripsi mata pelajaran dan sistem pembelajaran, pedoman penilaian, pedoman bimbingan dan konseling, serta manajemen dan budaya sekolah.
"Tapi lima hal ini tidak pernah kami temukan dalam berbagai dokumen yang kami dapat," ujar Retno.
Kendati demikian, dari kajian yang dilakukan FSGI terhadap dokumen-dokumen yang dikemukakan Kemdikbud ke publik, FSGI menemukan banyak kelucuan dalam model kurikulum tematik integratif tersebut. Terutama berkaitan dengan kompetensi inti dan dasar kurikulum 2013.
Misalnya kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dinilai lucu dan tidak nyambung dalam Matematika kelas X SMA, yang mengharuskan guru mengajarkan pengembangan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif kepada siswa sesuai kompetensi dasar bidang aljabar dan geometri.
"Bagaimana bisa ini diintegrasikan. Kami bingung kalau kompetensi dasar macam begini dianggap sebagai kurikulum hebat yang dibutuhkan oleh semua anak Indonesia," ujar Retno.
Karena itu pihaknya menyarankan pelaksanaan kurikulum 2013 diurungkan saja dan tetap kembali kekurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan melakukan pembenahan terhadap guru dan LPTK, bukan malah ngotot menjalankan kurikulum 2013 yang disebut Koalisi Tolak Kurikulum 2013 sebagai kurikulum tingkat kementrian pendidikan (KTKP).(fat/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/02/15/158641
"KI dan KD yang dibangga-banggakan Mendikbud dalam kurikulum 2013 yang terintegrasi itu lucu-lucu, tak nyambung" kata Retno dalam konferensi pers Koalisi Tolak Kurikulum 2013 di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (15/2).
Retno mengatakan, sampai saat ini dokumen resmi kurikulum 2013 itu sendiri tidak pernah dikeluarkan pemerintah. Dokumen-dokumen kurikulum yang sempat beredar selalu berubah-ubah.
Menurutnya sebuah dokumen kurikulum sedikitnya harus memuat lima hal. Seperti ketentuan pokok kurikulum, deskripsi mata pelajaran dan sistem pembelajaran, pedoman penilaian, pedoman bimbingan dan konseling, serta manajemen dan budaya sekolah.
"Tapi lima hal ini tidak pernah kami temukan dalam berbagai dokumen yang kami dapat," ujar Retno.
Kendati demikian, dari kajian yang dilakukan FSGI terhadap dokumen-dokumen yang dikemukakan Kemdikbud ke publik, FSGI menemukan banyak kelucuan dalam model kurikulum tematik integratif tersebut. Terutama berkaitan dengan kompetensi inti dan dasar kurikulum 2013.
Misalnya kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dinilai lucu dan tidak nyambung dalam Matematika kelas X SMA, yang mengharuskan guru mengajarkan pengembangan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif kepada siswa sesuai kompetensi dasar bidang aljabar dan geometri.
"Bagaimana bisa ini diintegrasikan. Kami bingung kalau kompetensi dasar macam begini dianggap sebagai kurikulum hebat yang dibutuhkan oleh semua anak Indonesia," ujar Retno.
Karena itu pihaknya menyarankan pelaksanaan kurikulum 2013 diurungkan saja dan tetap kembali kekurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan melakukan pembenahan terhadap guru dan LPTK, bukan malah ngotot menjalankan kurikulum 2013 yang disebut Koalisi Tolak Kurikulum 2013 sebagai kurikulum tingkat kementrian pendidikan (KTKP).(fat/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/02/15/158641
Yakin Kurikulum 2013 Gagal
JAKARTA - Setelah melakukan
evaluasi terhadap kurikulum 2013 dan menemukan delapan kejanggalan,
Koalisi Tolak Kurikulum 2013 memastikan bahwa penerapan kurikulum yang
akan dipaksakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Juli mendatang
akan gagal.
"Perubahan kurikulum 2013 dipastikan akan gagal karena secara substansi guru tidak akan mampu menjalankannya," kata Koordinator Monitoring Publik ICW, Siti Juliantari di Kalibata, Jakarta, Jumat (15/2).
Salah satu anggota Koalisi Tolak Kurikulum 2013 itu juga menilai, anggaran Rp2,49 triliun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah akan sia-sia karena tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Justru, akan membuat pendidikan semakin terpuruk dan menghansurkan generasi bangsa yang akan datang.
Ditegaskannya, perlu ada mekanisme perubahan kurikulum yang sistematis dan jelas, serta harus diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tidak melanggar perundang-undangan yang levelnya lebih tinggi.
"Yang kita pertanyakan, siapa yang akan bertanggung jawab jika kebijakan kurikulum ini gagal?," pungkas Siti didampingi Sekjen FSGI, Retno Listyarti dan sejumlah pemerhati pendidikan lainnya.(Fat/jpnn)
"Perubahan kurikulum 2013 dipastikan akan gagal karena secara substansi guru tidak akan mampu menjalankannya," kata Koordinator Monitoring Publik ICW, Siti Juliantari di Kalibata, Jakarta, Jumat (15/2).
Salah satu anggota Koalisi Tolak Kurikulum 2013 itu juga menilai, anggaran Rp2,49 triliun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah akan sia-sia karena tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Justru, akan membuat pendidikan semakin terpuruk dan menghansurkan generasi bangsa yang akan datang.
Ditegaskannya, perlu ada mekanisme perubahan kurikulum yang sistematis dan jelas, serta harus diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tidak melanggar perundang-undangan yang levelnya lebih tinggi.
"Yang kita pertanyakan, siapa yang akan bertanggung jawab jika kebijakan kurikulum ini gagal?," pungkas Siti didampingi Sekjen FSGI, Retno Listyarti dan sejumlah pemerhati pendidikan lainnya.(Fat/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/02/15/158642
Sabtu, 26 Januari 2013
PGRI Serius Tingkatkan Profesionalisme Guru
MATARAM, Lomboktoday.co.id—Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
saat ini, sangat serius melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai
organisasi profesi guru, seperti yang tertuang dalam UU Guru dan Dosen
Pasal 41 dan 42, khususnya dalam meningkatkan profesionalime guru.
Karena, PGRI meyakini bahwa hanya dengan kompetensi yang baik itu, maka
guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pula. Hal itu dikemukakan
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, H Sulistyo saat memberikan sambutan pada
acara pembukaan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) V PGRI di Hotel
Lombok Raya Mataram, tadi malam (Kamis malam, 24/1).
Selain dihadiri oleh sekitar 560 orang lebih peserta dari seluruh Indonesia, Konkernas V PGRI itu juga dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, Kepala Dinas Dikpora NTB, HL Syafi’i, Bupati Lombok Barat, H Zaini Arony, Walikota Mataram, H Ahyar Abduh, dan para kepala SKPD lingkup Pempop NTB.
Sulistyo mengatakan, dalam konkernas ini, akan dievaluasi, dibahas strategi peningkatan kompetensi dan penegakan kode etik guru, agar mampu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Jadi, guru sebagai profesi, tidak ada kata lain kecuali harus meningkatkan kinerjanya secara professional dan berpedoman pada kode etiknya.
‘’Sampai Desember 2012 lalu, anggota PGRI yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia sekitar 3,6 juta orang, kurang lebih 95 persen dari jumlah guru di Indonesia. Anggota PGRI sudah melaksanakan kode etik dan PGRI melalui Dewan Kehormatan Guru menegakkannya. Kami sudah membentuk DKGI sampai tingkat kabupaten/kota se-Indonesia,’’ kata Sulistyo.
Dalam memberikan hokum kepada anggota, pihaknya juga telah membentuk Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum sampai tingkat kabupaten/kota. PGRI juga telah bekerjasama dengan Kapolri, bahkan sekarang telah ditandatangani bersama, Pedoman Kerja Kepolisian RI dan PGRI tentang Penanganan Kasus yang Menimpa Guru.
Tak hanya itu, ungkap Sulistyo, kerjasama PGRI juga dilakukan dengan organisasi guru di Amerika, Australia, Swedia, Norwegia, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan South China Normal University. Bahkan, PGRI juga menjalin kerjasama dengan MPRRI, DPRRI, DPDRI, Kemenag, Ditjen Dikti Kemendikbud, Pustekinkomdik Kemendikbud, KLH, Kemenkominfo, Polri, KPA Indonesia, PT Telkom Indonesia, AJB Bumiputera 1912, Perusahaan Penerbangan Indonesia (Garuda, Sriwijaya, dan Merpati), serta PT Pelayaran Nasional Indonesia.
‘’Dalam otonomi ini, guru menjadi bagian integral dalam pendidikan yang diangkat, dibina, digaji, dan dipensiun/diberhentikan di kabupaten/kota, maka organisasi guru kepengurusannya harus berada juga di kabupaten/kota,’’ ungkapnya.
Sulistyo menjelaskan, PGRI menempatkan dirinya sebagai mitra pemerintah. Posisi itu dipilih dengan penuh kesadaran bahwa mewujudkan guru yang professional, sejahtera, terlindungi dalam meningkatkan mutu pendidikan, pastilah harus dilaksanakan dan diusahakan bersama-sama.(ar)
Sumber : http://lomboktoday.co.id/read/2013/01/25
Selain dihadiri oleh sekitar 560 orang lebih peserta dari seluruh Indonesia, Konkernas V PGRI itu juga dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, Kepala Dinas Dikpora NTB, HL Syafi’i, Bupati Lombok Barat, H Zaini Arony, Walikota Mataram, H Ahyar Abduh, dan para kepala SKPD lingkup Pempop NTB.
Sulistyo mengatakan, dalam konkernas ini, akan dievaluasi, dibahas strategi peningkatan kompetensi dan penegakan kode etik guru, agar mampu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Jadi, guru sebagai profesi, tidak ada kata lain kecuali harus meningkatkan kinerjanya secara professional dan berpedoman pada kode etiknya.
‘’Sampai Desember 2012 lalu, anggota PGRI yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia sekitar 3,6 juta orang, kurang lebih 95 persen dari jumlah guru di Indonesia. Anggota PGRI sudah melaksanakan kode etik dan PGRI melalui Dewan Kehormatan Guru menegakkannya. Kami sudah membentuk DKGI sampai tingkat kabupaten/kota se-Indonesia,’’ kata Sulistyo.
Dalam memberikan hokum kepada anggota, pihaknya juga telah membentuk Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum sampai tingkat kabupaten/kota. PGRI juga telah bekerjasama dengan Kapolri, bahkan sekarang telah ditandatangani bersama, Pedoman Kerja Kepolisian RI dan PGRI tentang Penanganan Kasus yang Menimpa Guru.
Tak hanya itu, ungkap Sulistyo, kerjasama PGRI juga dilakukan dengan organisasi guru di Amerika, Australia, Swedia, Norwegia, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan South China Normal University. Bahkan, PGRI juga menjalin kerjasama dengan MPRRI, DPRRI, DPDRI, Kemenag, Ditjen Dikti Kemendikbud, Pustekinkomdik Kemendikbud, KLH, Kemenkominfo, Polri, KPA Indonesia, PT Telkom Indonesia, AJB Bumiputera 1912, Perusahaan Penerbangan Indonesia (Garuda, Sriwijaya, dan Merpati), serta PT Pelayaran Nasional Indonesia.
‘’Dalam otonomi ini, guru menjadi bagian integral dalam pendidikan yang diangkat, dibina, digaji, dan dipensiun/diberhentikan di kabupaten/kota, maka organisasi guru kepengurusannya harus berada juga di kabupaten/kota,’’ ungkapnya.
Sulistyo menjelaskan, PGRI menempatkan dirinya sebagai mitra pemerintah. Posisi itu dipilih dengan penuh kesadaran bahwa mewujudkan guru yang professional, sejahtera, terlindungi dalam meningkatkan mutu pendidikan, pastilah harus dilaksanakan dan diusahakan bersama-sama.(ar)
Sumber : http://lomboktoday.co.id/read/2013/01/25
Minggu, 13 Januari 2013
Nasib Guru Prihatin, PGRI Mengadu ke DPR
AKARTA- Berbagai pihak menilai salah satu penyebab
menurunnya kualitas pendidikan Indonesia yaitu pengadaan dan kualitas
guru yang rendah.
Hal tersebut juga disampaikan oleh ketua PGRI, Sulistiyo. Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seakan tidak menganggap pentingnya keberadaan guru. Padahal guru merupakan kunci utama keberhasilan pendidikan Indonesia.
"Ketidakpedulian pemerintah terhadap guru tercermin pada kebijakan yang tidak menganggap guru penting, kesejahteraan guru pun tidak diperhatikan," tutur Sulistiyo saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi X DPR RI, Kamis (10/1/2013).
Selain itu, Sulistiyo menambahkan, banyak sekolah di Indonesia yang kekurangan guru negeri, terutama pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Kekurangan guru ini terjadi hampir di seluruh SD di Indonesia. Pada setiap sekolah seharusnya pemerintah menyediakan delapan guru pegawai negeri sipil (PNS), namun kenyataannya banyak sekolah yang hanya memiliki tiga guru PNS.
"Kami sudah keliling dan mengumpulkan PGRI dari seluruh kabupaten/kota, tidak ada satu pun daerah yang guru negerinya cukup, kebanyakan diisi oleh guru honorer. Kami lihat kekurangannya bisa sampai 30 hingga 40 persen," imbuhnya.
Sulistyo tidak mempermasalahkan banyaknya guru honorer di sekolah. Namun menurutnya, pemerintah harus memperlakukan guru honorer selayaknya guru negeri. Guru honorer harus diberikan pelatihan, diperhatikan dalam hal kepegawaian dan kesejahteraan. Dia juga mengimbuh, sistem penerimaan guru honorer harus diperbaiki, karena selama ini penerimaan guru tidak diatur.
"Kekurangan guru diatasi oleh Kepala Sekolah dengan seadanya, karena tidak ada perasyaratan khusus untuk merekrut guru honorer," ujarnya.
Berkaitan dengan rencana penerapan kurikulum 2013, Sulistyo meminta pemerintah untuk membenahi kualitas dan pengadaan guru. Selain itu, dia juga berharap agar pemerintah memahami kondisi guru yang sangat heterogen dan belum baik dalam segi kualitas. Menurutnya, kurikulum sebagus apa pun, namun jika kualitas gurunya tidak baik, maka kurikulum tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
"Pemerintah jangan main-main dengan kurikulum ini. Kami tidak ingin nantinya guru disalahkan jika kurikulum ini tidak berjalan dengan lancar," tegasnya.(rfa)
Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2013/01/10/373/744131/nasib-guru-prihatin-pgri-mengadu-ke-dpr
Hal tersebut juga disampaikan oleh ketua PGRI, Sulistiyo. Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seakan tidak menganggap pentingnya keberadaan guru. Padahal guru merupakan kunci utama keberhasilan pendidikan Indonesia.
"Ketidakpedulian pemerintah terhadap guru tercermin pada kebijakan yang tidak menganggap guru penting, kesejahteraan guru pun tidak diperhatikan," tutur Sulistiyo saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi X DPR RI, Kamis (10/1/2013).
Selain itu, Sulistiyo menambahkan, banyak sekolah di Indonesia yang kekurangan guru negeri, terutama pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Kekurangan guru ini terjadi hampir di seluruh SD di Indonesia. Pada setiap sekolah seharusnya pemerintah menyediakan delapan guru pegawai negeri sipil (PNS), namun kenyataannya banyak sekolah yang hanya memiliki tiga guru PNS.
"Kami sudah keliling dan mengumpulkan PGRI dari seluruh kabupaten/kota, tidak ada satu pun daerah yang guru negerinya cukup, kebanyakan diisi oleh guru honorer. Kami lihat kekurangannya bisa sampai 30 hingga 40 persen," imbuhnya.
Sulistyo tidak mempermasalahkan banyaknya guru honorer di sekolah. Namun menurutnya, pemerintah harus memperlakukan guru honorer selayaknya guru negeri. Guru honorer harus diberikan pelatihan, diperhatikan dalam hal kepegawaian dan kesejahteraan. Dia juga mengimbuh, sistem penerimaan guru honorer harus diperbaiki, karena selama ini penerimaan guru tidak diatur.
"Kekurangan guru diatasi oleh Kepala Sekolah dengan seadanya, karena tidak ada perasyaratan khusus untuk merekrut guru honorer," ujarnya.
Berkaitan dengan rencana penerapan kurikulum 2013, Sulistyo meminta pemerintah untuk membenahi kualitas dan pengadaan guru. Selain itu, dia juga berharap agar pemerintah memahami kondisi guru yang sangat heterogen dan belum baik dalam segi kualitas. Menurutnya, kurikulum sebagus apa pun, namun jika kualitas gurunya tidak baik, maka kurikulum tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
"Pemerintah jangan main-main dengan kurikulum ini. Kami tidak ingin nantinya guru disalahkan jika kurikulum ini tidak berjalan dengan lancar," tegasnya.(rfa)
Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2013/01/10/373/744131/nasib-guru-prihatin-pgri-mengadu-ke-dpr
Kamis, 27 Desember 2012
Kamis, 06 Desember 2012
Sofjan Wanandi: Pengusaha Wajib Upah Rp 2 Juta, Tapi Gaji Guru Honorer Rp 1 Juta
Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Sofjan Wanandi menilai terjadi ketidakadilan dalam penerapan
sistem tenaga kerja alih daya (outsourcing) yang diterapkan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah memaksa para pengusaha untuk tidak menggunakan buruh outsourcing hanya 5 pekerjaan tertentu, sementara masih banyak guru dan PNS honorer yang belum diangkat dan masih mendapat gaji kecil di bawah Rp 2 juta.
Demikian disampaikan Sofjan saat ditemui di acara HSBC Economic Outlook 2013, Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (6/12/2012).
"Sebenarnya sistem alih daya itu kan kadang-kadang nggak fair juga pemerintah itu. Pemerintah melarang outsourcing itu, sekarang dia bayar guru-guru honorer itu juga kan harusnya dibayar tetap dong," ungkapnya.
"Kok dia boleh bertahun-tahun honorer, gaji guru, masih Rp 1 juta kok. Itu banyak golongan 1A 1B itu banyak yang masih di bawah Rp 2 juta. Nah, kan masuk kerja pertama itu dibayar Rp 1,2 juta. Kok pengusaha disuruh bayar Rp 2 juta. Padahal, pemerintah yang dibayar nggak Rp 2 juta, jadi semua harus fair," tambahnya.
Sofjan menyatakan perbaikan gaji tenaga kerja memang harus diperhatikan. Hanya saja penentuannya harus berdasarkan kemampuannya. Jika disamaratakan, lanjutnya, maka akan merugikan perusahaan terutama perusahaan padat karya.
"Kita harus bantu supaya mereka tetap bekerja, karena di situ paling banyak pengangguran, TKI dan lain-lain itu kan yang unskill jadi jangan disamaratakan, ini yang tidak fair karena sudah salah kaprah semua kita, kesalahan itu yang mesti kita lanjutkan terus menerus, berkelahi kita karena itu," ujarnya.
Begitupun dengan penggunaan tenaga kerja outsourcing. Bagi pengusaha, tenaga kerja outsourcing sangat dibutuhkan untuk efisiensi. Namun, dengan aturan baru pemerintah terkait outsourcing maka banyak perusahaan yang keberatan.
Padahal, menurutnya, outsourcing tersebut bukanlah suatu masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah perusahaan outsourcing yang nakal, yang memeras buruh-buruhnya dengan upah yang tidak layak.
"Outsourcing itu di dunia dilakukan untuk melakukan efisiensi, untuk berkompetisi, bukan untuk memeras buruh, salah besar itu. Kita juga nggak mau itu banyak-banyak karena tidak mungkin tiap 2 tahun itu harus kita keluarkan, kan nggak lucu juga," tandasnya.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/12/06/170311/2111398/4/sofjan-wanandi-pengusaha-wajib-upah-rp-2-juta-tapi-gaji-guru-honorer-rp-1-juta?991104topnews
Menurutnya, pemerintah memaksa para pengusaha untuk tidak menggunakan buruh outsourcing hanya 5 pekerjaan tertentu, sementara masih banyak guru dan PNS honorer yang belum diangkat dan masih mendapat gaji kecil di bawah Rp 2 juta.
Demikian disampaikan Sofjan saat ditemui di acara HSBC Economic Outlook 2013, Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (6/12/2012).
"Sebenarnya sistem alih daya itu kan kadang-kadang nggak fair juga pemerintah itu. Pemerintah melarang outsourcing itu, sekarang dia bayar guru-guru honorer itu juga kan harusnya dibayar tetap dong," ungkapnya.
"Kok dia boleh bertahun-tahun honorer, gaji guru, masih Rp 1 juta kok. Itu banyak golongan 1A 1B itu banyak yang masih di bawah Rp 2 juta. Nah, kan masuk kerja pertama itu dibayar Rp 1,2 juta. Kok pengusaha disuruh bayar Rp 2 juta. Padahal, pemerintah yang dibayar nggak Rp 2 juta, jadi semua harus fair," tambahnya.
Sofjan menyatakan perbaikan gaji tenaga kerja memang harus diperhatikan. Hanya saja penentuannya harus berdasarkan kemampuannya. Jika disamaratakan, lanjutnya, maka akan merugikan perusahaan terutama perusahaan padat karya.
"Kita harus bantu supaya mereka tetap bekerja, karena di situ paling banyak pengangguran, TKI dan lain-lain itu kan yang unskill jadi jangan disamaratakan, ini yang tidak fair karena sudah salah kaprah semua kita, kesalahan itu yang mesti kita lanjutkan terus menerus, berkelahi kita karena itu," ujarnya.
Begitupun dengan penggunaan tenaga kerja outsourcing. Bagi pengusaha, tenaga kerja outsourcing sangat dibutuhkan untuk efisiensi. Namun, dengan aturan baru pemerintah terkait outsourcing maka banyak perusahaan yang keberatan.
Padahal, menurutnya, outsourcing tersebut bukanlah suatu masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah perusahaan outsourcing yang nakal, yang memeras buruh-buruhnya dengan upah yang tidak layak.
"Outsourcing itu di dunia dilakukan untuk melakukan efisiensi, untuk berkompetisi, bukan untuk memeras buruh, salah besar itu. Kita juga nggak mau itu banyak-banyak karena tidak mungkin tiap 2 tahun itu harus kita keluarkan, kan nggak lucu juga," tandasnya.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/12/06/170311/2111398/4/sofjan-wanandi-pengusaha-wajib-upah-rp-2-juta-tapi-gaji-guru-honorer-rp-1-juta?991104topnews
Langganan:
Postingan (Atom)
Selama ini diyakini bahwa negeri Saba berada di Yaman. Namun berdasarkan kajian Indonesia Negeri Saba dan Borobudur peninggalan Sulaiman As, bahwa Negeri Saba itu ada di Indonesia.
Ustadz Fahmi Basya, pimpinan Sains Spiritual Qur’an Dzikrul Lil Alamiin membenarkan adanya jejak Nabi Sulaiman di tanah Jawa yang berjarak waktu 30an abad lebih dan sekitar misteri Candi Borobudur sebagai ‘Arsy Ratu Saba’ yang dipindahkan jin dalam semalam seperti diinpirasi oleh ayat Al Quran terutama surah An Naml.
Setelah kita melakukan penelitian terbukti Negeri Saba itu adalah Indonesia dengan pusat pemerintahan di Jawa. dan Arsy Saba yang dipindahkan atas perintah Nabi Sulaiman As. adalah Borobudur yang dipindahkan dari Ratu Boko, selama ini orang mengira di Yaman,” ujar lulusan Matematika MIPA UI tahun 1983 ini pada acara Training Tematik GampangUmrah – THE MIRACLE of KABAH di Jakarta, Sabtu lalu.
Secara metodologis, lontaran teori Stumbu didasarkan pada fakta-fakta ayat Al Quran yang difahami secara yang kita fahami secara simbolik berisi simbol-simbol matematis atas budaya penciptaan alam seisinya. Melalui relief-relief yang ada, memang terdapat beberapa simbol, yang mengesankan dan identik dengan kisah Sulaiman dan Ratu Saba, sebagaimana keterangan Alquran.
Fahmi menyimpulkan, pertama bahwa penjelasan QS 27:22 tentang negeri Saba tidak ditemukan di Yaman, sedangkan bukti tersebut ditemukan di Pulau Jawa (Wana Saba). Sedangkan kedua, arti kata Saba (Sabun) tidak ditemukan nama Sabun di Yaman, sedangkan arti lain kata Saba (hutan) juga tidak ditemukan disana. QS 27:24 untuk Saba pada tempat mereka ada ayat, dua hutan sebelah kanan dan kiri. Dalam kamus bahasa Jawi Kuno, yang disusun oleh Dr Maharsi, kata ‘Wana’ bermakna hutan. Jadi, “Wana saba atau Wonosobo adalah hutan Saba,” terang Fahmi.
Ketiga, lanjutnya, kandungan ayat QS 27:24 “…dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari dari selain Allah”. “Di dalam sejarah tak ditemukan sebuah tempat di Yaman yang masyarakatnya bersujud kepada matahari, sedangkan di Pulau Jawa berlokasi di Komplek Ratu Boko dengan beberapa bukti pendukung,” tutur dosen Matematika UIJ ini.
Bukti keempat, sepeti pada ayat 27:40 adanya bangunan (arsy) yang dipindahkan ke suatu lembah berjarak terbang burung dalam waktu singkat. Tentang siapa yang memindahkan dan bagaimana dipindahkan, tafsir ayat tersebut mengisahkan yang memindah singgasana Ratu Saba adalah JINN IFRID selesai sebelum Nabi Sulaiman mengerlingkan mata.
“Terdapat peran Jin dalam realisasi ruang waktu disini, bahwa makhluk ini memiliki syarat ilmiah memindahkan arsy Saba tersebut ke Lembah Semut. Berdasarkan hukum kecepatan cahaya, makhluk Jin mampu dengan mudah dan super cepat memindahkan suatu bangunan. Kita tahu, peristiwa seperti ini bukan tidak pernah ada, bahkan terjadi pula di belahan bumi lain,” pungkasnya.
Fakta kelima, lanjutnya. Lokasi kabar dalam QS 6:67 ada ditemukan sisa-sisa dan tandanya di Komplek Ratu Boko yang berjarak 36 Km dari Bukit Stumbu. Letak Bukit Stumbu di desa Karangrejo, sekitar 2,5 Km sebelah barat daya Candi Borobudur, Magelang. Di lembah Stumbu inilah arsy Saba tersebut dipindahkan sebagai kisah rakyat Candi Boko dan Borobudur. Dalam QS 34:13 “Mereka kerjakan yang ia kehendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolah dan kuali-kuali yang tetap.”
Keenam, ayat tentang Saba QS 34:16 ’dan sesuatu yang disebut Sidrin Qolil ’ masih ditemukan bukti sedikit itu pada Gerbang Ratu Boko dan Serpihan Stupa Candi Borobudur. Bangunan yang tinggal sedikit (Sidrin qalil). Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko. Dan di sana terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit. “Ini membuktikan bahwa Istana Ratu Boko adalah istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Sulaiman,” tegas Fahmi.
Ayat ketujuh 34:16 “…dengan dua kebun yang mempunyai rasa buah pahit” bisa ditemukan Pulau Jawa. “Makna buah Maja yang Pahit seperti ini lagi-lagi tidak ditemukan di Negeri Yaman, bagi teori yang menyebut lokasi sejarah Saba,” kata Fahmi.
Kedelapan, peristiwa besar yang disebut dalam QS 34:16 tentang adanya Banjir yang merubah peta dataran Asia dengan adanya Palung Sunda. “Maka kami menjadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. “
Bukti kesembilan ini terdapat pada QS 34:19. Fahmi menerangkan, peristiwa banjir dahsyat tersaebut menyebabkan wilayah Saba hancur menjadi berpulau-pulau, belum pernah dalam sejarah kehancuran suatu negeri hingga menjadi lebih 17.000 pulau seperti Nusantara ini.
Kesepuluh, adanya catatan pembatasan pada perjalanan QS 34:18. Jarak perjalanan dimaksud sebatas kekuatan terbang ideal seekor Burung (Hud Hud) sepanjang 36 Km. Angka ini, tambah Fahmi, merupakan bukti kesebelas keberadaan Saba di Jawa Tengah, merupakan jarak antara Komplek Ratu Boko sekarang dengan lokasi Candi Borobudur di Magelang.
Keduabelas, adanya surat Nabi Sulaiman (27:28) yang dibawa burung Hud Hud kepada Ratu Balkis, tiada lain dicampakkan kaki-kaki burung tersebut di pelataran istana Boko yang disebutnya sebagai Sidril Qolil, kata ini dua kali ditemui di dalam Al-Qur’an.
“Reliefnya juga ada. Bahkan, sejumlah frame relief Borobudur bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain, seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lainnya,” terangnya.
Ketigabelas, adanya taabut peti wasiat. Konon, di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan Tingkat Musa, serta memberikan ketenangan. Pada relief yang terdapat di Borobudur, tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang.
Dari QS 27:29-30 Ratu Balqis mengatakan, “Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sungguh (isi)nya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.’
Menurut Fahmi, surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko.
“Inilah beberapa pembuktian secuil kisah Nabi Sulaiman yang sampai kepada pemahaman bahwa Negeri Saba benar-benar terhubung kepada bangunan arsy di Jawa,” kata Fahmi.
Sumber : http://agussunu.blogspot.com/2012/10/indonesia-negeri-saba-yang-hilang.html